PDIP Pecat Bupati Klaten Hamenang, Surat Keluar Senin 19 Oktober

Politik71 Views

PDI Perjuangan memastikan akan memecat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dengan tidak hormat usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat rekomendasi pemecatan dijadwalkan keluar pada Senin, 19 Oktober 2026.

Kepastian itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun dalam keterangan resmi pada Sabtu (17/10/2026). Menurutnya, pemecatan menjadi bentuk sikap tegas partai terhadap kader yang terbukti berperilaku koruptif.

“Kami lagi proses pemecatan. Hari Senin nanti kami keluarkan surat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat ke yang bersangkutan,” kata Komarudin.

Baca juga:

PDIP: Hamenang Sudah Diperingatkan Berkali-kali

Komarudin menjelaskan, partai sebenarnya sudah berulang kali memperingatkan Hamenang agar menjauhi praktik korupsi. Salah satunya melalui pertemuan di kantor DPP pada 14 September 2026, ketika Hamenang dipanggil bersama sejumlah kepala daerah lain.

“Ibu ketua umum juga selalu mengingatkan kader-kader, baik di eksekutif maupun legislatif untuk menjauhkan diri dari korupsi. Tetapi tetap melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat,” lanjut Komarudin.

Ia menegaskan kepala daerah seharusnya mengabdi melayani rakyat, bukan mengumpulkan kekayaan melalui jalur tidak sah. Komarudin juga memberi peringatan kepada seluruh kepala daerah kader partai bahwa pemecatan tanpa proses panjang akan diterapkan apabila terbukti terlibat korupsi.

“Ketika mereka melakukan tindakan yang sama atau tertangkap korupsi, kita pastikan akan melakukan pemecatan tanpa proses. Kami tidak akan tolerir tindakan-tindakan semacam itu,” katanya.

Perkara di KPK Masih Berjalan

Di sisi lain, perkara dugaan korupsi yang menjerat Hamenang masih bergulir di KPK. Bersama dua tersangka lain, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dan pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo, Hamenang ditahan untuk 20 hari pertama mulai 16 Oktober hingga 4 November 2026.

KPK mengidentifikasi lima klaster dugaan korupsi dalam perkara ini, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, potongan upah pungut, setoran dari BUMD dan RSUD, hingga dugaan pemberian uang untuk mengondisikan hasil audit BPK.

Pemecatan Hamenang dari PDIP berpotensi mengubah peta politik di Klaten, mengingat ia menjabat sebagai bupati sejak 2025. Wakil Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi sebelumnya memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan meski sejumlah ruang kerja Pemkab disegel KPK.

Sumber: CNN Indonesia, Kompas (17 Oktober 2026).

Info belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *