Jawaban Plt Bupati Klaten atas Pandangan Fraksi DPRD soal Dua Raperda

KLATEN — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Klaten terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penyampaian itu menjadi salah satu agenda rapat paripurna DPRD Klaten di gedung DPRD Klaten, Senin (26/10/2026).

Dua Raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2027 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Dalam jawabannya, perempuan yang akrab disapa Mbak Linda itu menegaskan penyusunan RAPBD 2027 mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama DPRD.

Acuan itu menjaga kesinambungan perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan selaras dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rapat paripurna yang sama juga mengagendakan persetujuan bersama terkait kode etik dan tata beracara serta Rencana Kerja DPRD Tahun 2027.

Baca juga:

• DPRD Klaten Sepakati 15 Raperda untuk Dibahas pada 2027
• APBD Klaten 2027 Rp2,8 Triliun, 5 Program Jadi Prioritas
• Cara Daftar BPJS Kesehatan Online 2026, Tak Perlu Antre ke Kantor

Transfer ke Daerah Turun, Belanja Dipertajam

Mahanni menjelaskan, penurunan alokasi transfer ke daerah pada 2027 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk menyikapinya, Pemkab Klaten akan melakukan penajaman prioritas belanja dengan mengutamakan pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, pencapaian target pembangunan daerah, serta program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Untuk menyikapi kondisi tersebut pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dan penajaman prioritas belanja dengan mengutamakan pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, pencapaian target pembangunan daerah serta program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Optimalisasi PAD dan Penguatan BUMD

Dari sisi pendapatan, Pemkab akan mengoptimalkan PAD lewat pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran data wajib pajak, digitalisasi pembayaran, dan pengelolaan aset daerah. Upaya itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, iklim usaha, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui inovasi dan tata kelola yang baik.

Komitmen UHC lewat JKN

Terkait Raperda Penyelenggaraan Kesehatan, Mahanni menyampaikan komitmen memperkuat Universal Health Coverage (UHC) melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Penguatan layanan diarahkan pada pelayanan primer di puskesmas, pemenuhan alat kesehatan dan obat-obatan, SDM dan sarana prasarana, serta teknologi kesehatan seperti sistem rujukan dan telekonsultasi.

Infrastruktur dan Penanganan Kekeringan

Untuk infrastruktur dasar, Pemkab menegaskan penanganan bertahap dan proporsional dengan memperhatikan pemerataan antarwilayah. Penanganan kekeringan dilakukan lewat pemetaan wilayah terdampak, optimalisasi distribusi air bersih, dan penyediaan sumber air permanen sesuai kelayakan teknis dan kemampuan keuangan daerah.

Pansus LP2B dan Raperda Kesehatan Dibentuk

Selain itu, rapat paripurna membentuk panitia khusus untuk membahas Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Raperda Penyelenggaraan Kesehatan. Menutup penyampaiannya, Mbak Linda berharap jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi bahan masukan dalam tahapan pembahasan berikutnya. Ia meminta perangkat daerah terkait mempersiapkan setiap pembahasan Raperda secara matang dan bertanggung jawab agar menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Klaten.

Sumber: Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten (prokopim.klaten.go.id), Senin 26 Oktober 2026. Peristiwa: rapat paripurna DPRD Klaten, Senin 26 Oktober 2026.