SALATIGA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akhirnya menyinggung skenario pemerintahan Kabupaten Klaten jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar menetapkan status hukum Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Menurut Luthfi, apabila KPK menjatuhkan penetapan resmi, maka Wakil Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi “mau tidak mau” akan naik mengisi kursi bupati.
“Baru kita lantik kemarin Wakil Bupati Klaten. Kita nanti tunggu penetapan (KPK). Kalau sudah ada penetapan dari KPK, mau tidak mau wakilnya akan naik,” kata Luthfi menjawab pertanyaan awak media, seperti dikutip KlatenTV.
Pernyataan itu disampaikan Luthfi selepas menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026). Mahanni sendiri baru dilantik sebagai Wakil Bupati Klaten pada Senin (12/10/2026) lalu di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, untuk meneruskan sisa masa jabatan 2025–2030 menggantikan Benny Indra Ardianto yang wafat pada Februari 2026. Artinya, Mahanni baru tiga hari menjabat saat kabar pengamanan bupati oleh tim KPK beredar luas.
Baca juga:
- Gubernur Ahmad Luthfi Buka Suara soal Kabar Bupati Klaten Diamankan KPK
- Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Dikabarkan Diamankan KPK, Diperiksa di Mapolresta
- Bupati Hamenang Lega Kursi Wabup Klaten Terisi Lagi, Pekan Depan Bimtek Bareng Linda Benny
Meski menyinggung skenario suksesi, Luthfi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menentukan sikap administrasi apa pun. Ia memegang prinsip praduga tak bersalah dan meminta semua pihak menunggu keterangan resmi dari KPK sebelum mengambil kesimpulan.
“Kita tetap harus menunggu kepastian dan penetapan status resmi dari KPK dulu. Nanti kalau sudah ada rilis resminya, baru kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kabar pengamanan Bupati Hamenang oleh tim KPK beredar pada Kamis pagi. Tim KPK disebut tiba di rumah dinas Bupati Klaten sekitar pukul 07.00 WIB, kemudian sekitar pukul 08.15 WIB membawa Hamenang bersama sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) ke Mapolresta Klaten. Pemeriksaan disebut berlangsung di Aula Satya Haprabu.
Hingga Kamis siang, pemeriksaan masih berlangsung. Jogja Report melaporkan pada pukul 14.25 WIB pemeriksaan intensif masih berjalan. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak pengamanan untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai operasi di Klaten tersebut, termasuk konstruksi perkara maupun identitas pihak yang diperiksa.
Sumber: KlatenTV, Harian Pemalang, Jogja Report, Publik Update, Peristiwa Solo. Catatan redaksi: kabar pengamanan Bupati Klaten oleh KPK masih bersifat dugaan yang belum terkonfirmasi secara resmi. InfoKlaten.com akan memperbarui berita ini setelah KPK mengeluarkan keterangan resmi.
