JAKARTA, infoklaten.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pengesahan ini mengakhiri penantian 18 tahun sejak draf aturan digagas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. Pembahasan dikebut dalam 84 hari: Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menggelar 87 rapat dengar pendapat dengan pakar hukum, akademisi, dan masyarakat sipil, sebelum menyepakati pembahasan tingkat I bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Undang-undang yang terdiri dari 74 pasal dan 10 pokok pengaturan ini memperluas jangkauan perampasan aset negara terhadap hasil tindak pidana. Cakupannya meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia serta senjata, perdagangan orang, hingga penipuan berbasis teknologi seperti investasi bodong. Negara juga dapat merampas aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Meski begitu, perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana pokok bagi pelaku.
Baca juga:
Belum Langsung Berlaku, Masih Ada Tiga Tahap
Meski sudah disahkan, undang-undang ini belum bisa langsung dipakai aparat penegak hukum. Masih ada tiga tahap: pengesahan Presiden — yang punya waktu paling lama 30 hari, dan bila tidak ditandatangani rancangan tetap sah serta wajib diundangkan — lalu pengundangan dalam Lembaran Negara, serta kesiapan aturan pelaksanaan dan kelembagaan. Pasal 74 mengatur undang-undang baru berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan pengelola aset serta badan pengawas terbentuk.
ICW Sebut UU Palsu, Siap Uji ke MK
Pengesahan ini langsung dikritik Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset. Mereka menyebut undang-undang ini RUU Perampasan Aset palsu dengan tiga alasan: hilangnya klausul illicit enrichment atau kekayaan pejabat yang tidak sepadan dengan penghasilan, ketentuan non-retroaktif yang membatasi penjangkauan ke masa lalu, serta sentralisasi pengelolaan aset di bawah Presiden yang dinilai melemahkan independensi pengawasan. ICW membuka peluang menguji undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Di sisi lain, Puan Maharani menegaskan pengesahan ini bukan karena tekanan pihak mana pun. “Kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah proses pembahasan berlangsung tertutup.
Apa Artinya bagi Warga Klaten
Bagi warga Klaten, undang-undang ini relevan dengan perkara yang sedang berjalan di daerah. KPK tengah menyidik dugaan pengondisian temuan audit BPK di lingkungan Pemkab Klaten — Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Oktober 2026. Bila undang-undang ini sudah berlaku kelak, aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi semacam itu dapat dirampas negara dan dikembalikan ke kas negara. Namun warga perlu bersabar: aturan ini baru efektif sekitar setahun setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta pengawasnya terbentuk.
Sumber: Investor.id, Kompas.com, Informasi.com, Kamis 19 November 2026.
Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps











