Raperda APBD 2027 Klaten Disetujui, Pemkab Siapkan Tahap Berikutnya

KLATEN — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2027 resmi disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dan DPRD Kabupaten Klaten. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Klaten, Kamis (12/11/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama selama penyusunan hingga pembahasan RAPBD 2027. Menurut perempuan yang akrab disapa Mbak Linda itu, persetujuan bersama tersebut merupakan hasil dari serangkaian tahapan pembahasan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama dan peran DPRD Kabupaten Klaten serta seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses penyusunan dan pembahasan, sehingga RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat disetujui pada hari ini,” tutur Mbak Linda seusai paripurna. Ia menambahkan, “Alhamdulillah, sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten pada hari ini telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.”

Baca juga:

• APBD Klaten 2027 Rp2,8 Triliun, 5 Program Jadi Prioritas
• Plt Bupati Klaten Sampaikan RAPBD 2027 dan Raperda Kesehatan
• Jawaban Plt Bupati Klaten atas Pandangan Fraksi DPRD soal Dua Raperda

Lebih lanjut, Mbak Linda menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda APBD yang telah disetujui bersama beserta rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ia menegaskan persetujuan tersebut telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, yang mewajibkan kepala daerah dan DPRD menyetujui bersama Raperda APBD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

RAPBD 2027 sendiri disampaikan Mbak Linda ke DPRD pada Kamis (22/10/2026). Dalam nota pengantarnya, postur RAPBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,8 triliun. Penyusunan APBD 2027 mengusung tema Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur, dengan lima prioritas pembangunan, yakni peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial; peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi; pengembangan dan modernisasi infrastruktur ekonomi dan sosial; peningkatan ekosistem inovasi serta riset dan pengembangan daerah; serta pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah.

Bagi warga Klaten, disetujuinya RAPBD 2027 menjadi penanda dimulainya tahapan pelaksanaan program pembangunan tahun depan. Sejumlah program yang telah dicanangkan sebelumnya dipastikan tetap berjalan, di antaranya perbaikan jalan serta penambahan penerangan jalan umum (PJU) melalui program dalan alus, padang, banyu lancar, yang menjawab keluhan warga soal jalan rusak dan minimnya lampu jalan.

Menutup sambutannya, Mbak Linda menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar segera menindaklanjuti tahapan selanjutnya dengan mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan disetujuinya RAPBD 2027, proses penganggaran diharapkan berjalan sesuai tahapan dan menjadi landasan bagi pelaksanaan program pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun mendatang.

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Klaten (prokopim.klaten.go.id), Kamis 12 November 2026. Peristiwa: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten, Kamis 12 November 2026.