Surya Paloh: Pemakzulan Gibran Bisa Jalan, DPR Bahas Besok

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa dijalankan apabila seluruh persyaratan konstitusional sudah terpenuhi dan tidak ada lagi alternatif penyelesaian lain. Pernyataan itu disampaikan Paloh di Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026), di tengah menguatnya polemik keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh. Ia menyebut wacana pemakzulan itu sebagai situasi yang tragis, karena presiden dan wakil presiden masih aktif menjalankan pemerintahan hasil mandat rakyat pada Pemilu 2024 hingga 2029.

Polemik ini menguat setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran, Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu mengabulkan gugatan warga bernama Subhan dan menegaskan temuan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

Baca juga:

• Hasto: Desakan Pemakzulan Gibran Menguat, PDIP Dialog 8 Fraksi DPR
• Dasco: DPR Tunggu Salinan Lengkap Putusan MA soal Hak Angket Gibran
• UMK Klaten 2027: Buruh Desak 100 Persen KHL, Gubernur Serap Aspirasi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan MA tersebut mulai Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. “Ya, besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dasco mengakui sejumlah fraksi di DPR serta organisasi masyarakat sipil telah mendesak agar polemik Gibran dibahas melalui mekanisme resmi parlemen. Namun ia menegaskan pembahasan selama ini masih bersifat informal lintas fraksi, dan DPR masih menunggu salinan resmi putusan MA sebelum mengambil langkah formal.

Meski membuka peluang pemakzulan, Paloh belum mengumumkan keputusan resmi Partai NasDem untuk mengusulkannya di DPR. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik tersebut. Pada hari yang sama, massa juga menggelar aksi di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, mendesak Gibran meninggalkan kompleks Istana Wapres.

Secara konstitusional, pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus, sebelum proses dapat berlanjut ke MPR.

Bagi warga Klaten, perkembangan di Senayan ini patut diikuti karena menyangkut stabilitas pemerintahan nasional yang berdampak pada jalannya program pembangunan hingga ke daerah. Masyarakat diimbau mengikuti kabar dari sumber resmi dan media tepercaya, serta tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.

Sumber: Bloomberg Technoz, Kompas TV, detikcom, langit7.id, Senin 9 November 2026.