Bareskrim Terbitkan LP Dugaan Makar Listyo Sigit, Masih Penyelidikan

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menerbitkan laporan polisi (LP) khusus dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. LP itu diterbitkan pada Rabu, 11 November 2026, dan diumumkan sehari kemudian usai rapat kerja Polri dengan Komisi III DPR di Jakarta.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin mengatakan tim penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menerbitkan LP tersebut. “Jadi, kemarin kami sudah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku, yaitu empat orang yang sudah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber dan kemungkinan masih bisa berkembang,” kata Asep seusai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Empat perwira tinggi yang masuk dalam penanganan itu adalah Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, dan Inspektur Jenderal Slamet Uliandi. Keempatnya sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun hingga Jumat pagi, 13 November 2026, Polri belum mengumumkan satu pun tersangka dalam perkara dugaan makar.

Baca juga:

• Raker Komisi III: Kapolri Beber Peran Listyo Sigit dalam Penyadapan
• Prabowo Copot Listyo Sigit dari KSP Usai Jadi Tersangka Penyadapan
• Bakom Bantah Klaim Gibran soal Saran PTUN dari Prabowo

Status perkara dugaan makar ini masih berada di tahap penyelidikan, belum naik ke penyidikan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan temuan dalam perkara penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi makar. Dugaan pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah, kata Suyudi, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Dalam LP itu, Polri menduga adanya perbuatan turut serta atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pasal yang dirujuk dalam perkara ini, yakni Pasal 191, 192, dan 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana terhadap keamanan negara.

Penyelidikan dugaan makar sudah berjalan selama sepekan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Susatyo Purnomo Condro mengatakan penyidik telah memeriksa 38 saksi, terdiri dari 28 saksi yang diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber dan sekitar 10 saksi lainnya. Penyidik juga berkoordinasi dengan kejaksaan dan membahas hasil pemeriksaan bersama ahli hukum. Polri belum memerinci bukti awal yang mendasari LP dugaan makar itu.

Kasus dugaan makar ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang sudah lebih dulu naik ke tahap penyidikan. Dalam rapat kerja itu, sejumlah anggota Komisi III DPR, antara lain Benny K. Harman dan Ahmad Sahroni, mendesak penyidik menerapkan pasal makar terhadap para tersangka. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah sejak Rabu, 11 November 2026, karena alasan kesehatan, sedangkan tiga tersangka lainnya ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob.

Bagi warga Klaten, perkembangan perkara ini penting untuk diikuti karena menyangkut penegakan hukum dan akuntabilitas institusi penegak hukum di tingkat nasional. Publik dapat mengikuti kelanjutan perkara ini melalui keterangan resmi Polri dan DPR, dengan tetap memegang asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sumber: Kompas, Liputan6, KosongSatu.ID, Indowarta, Jumat, 13 November 2026.