Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa belasan kepala dinas Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Selasa (17/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan para pejabat itu dimintai keterangan seputar dugaan aliran dana dari paket pengadaan proyek di lingkungan Pemkab Klaten dan dugaan pungutan dinas yang mengalir kepada Hamenang. “Penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh dinas terkait,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Daftar pejabat yang diperiksa meliputi Suryanto (Lingkungan Hidup), Muh. Anwar Shodiq (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), Agus Setyawan Prasetyoko (Pendidikan), Much. Nasir (Pertanian), Anggit Budiarto (Kesehatan), Titin Windiyarsih (Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata), Supriyono (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Puspo Enggar Hastuti (Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB), Anang Widjatmoko (Koperasi, UKM dan Perdagangan), Luciana Rina Damayanti (Perindustrian dan Tenaga Kerja), Pramana Agus Wijanarka (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman), Aris Pramana (Komunikasi dan Informatika), Sri Purwanto (Perhubungan), Iwan Kurniawan (Perpustakaan dan Kearsipan), Pandu Wirabangsa (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Srihadi (Satpol PP dan Damkar), Moh Prihadi (Camat Polanharjo), serta Amin Mustofa (Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
Baca juga:
Sehari sebelumnya, Senin (16/11/2026), KPK memeriksa Inspektur Daerah Klaten Agus Suprapto beserta sejumlah saksi lain. Menurut Budi, penyidik membedah tata kelola pelaporan keuangan Pemkab Klaten secara menyeluruh. “Karena laporan keuangan ini tentunya berkaitan dengan salah satu klaster di perkara Klaten ini yakni soal dugaan suap untuk melakukan dropping temuan audit BPK,” kata Budi.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2026. KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Hamenang selaku Bupati Klaten periode 2025-2030, Ahmad Luthfi H Rahmatullah selaku Kepala BPK Jawa Tengah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta PT Madani Winasis Creative. Hamenang diduga menyuap agar auditor BPK menghapus catatan temuan laporan hasil pemeriksaan terkait kelebihan transfer dana honorarium.
Dalam keterangannya, KPK menyebut 17 orang yang diperiksa. Namun daftar nama yang beredar dalam pemberitaan berjumlah 18 orang. infoklaten.com mencantumkan daftar tersebut apa adanya sambil menunggu klarifikasi resmi KPK mengenai jumlah pastinya. Para kepala dinas itu berstatus saksi, bukan tersangka, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Bagi warga Klaten, pemeriksaan beruntun terhadap jajaran kepala dinas ini menjadi penanda penyidikan kasus Hamenang terus berjalan. Sejumlah dinas yang pimpinannya diperiksa bersentuhan langsung dengan layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perizinan. Pemkab Klaten kini dipimpin Plt Bupati Mahanni Yulindha Pratiwi setelah Hamenang dinonaktifkan dari jabatannya.
Sumber: jawawa.id — “KPK Summons Department Heads and a Sub-district Head in Klaten Regent Corruption Case” (17 November 2026); berita898.com — “Kasus Korupsi Bupati Klaten: KPK Usut Aliran Dana Proyek Melalui Pemeriksaan Pejabat Dinas” (17 November 2026).
Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps











