Larwasda 2026: Plt Bupati Klaten Tegaskan Pengawasan Bukan Beban

Politik96 Views

Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Klaten Tahun 2026 di Pendopo Pemkab Klaten, Senin pagi (16/11/2026). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi hasil pengawasan sekaligus upaya memperkuat sinergi pengawasan internal dan eksternal demi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Acara ini dihadiri Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi yang akrab disapa Linda Benny, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, perwakilan BPKP DIY, Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Pj Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, kepala BUMD, dan camat.

Inspektur Daerah Kabupaten Klaten Agus Suprapto menjelaskan, Larwasda digelar untuk menyampaikan hasil pengawasan Inspektorat Daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026 kepada jajaran pimpinan dan perangkat daerah. Kegiatan ini memiliki tiga tujuan: memublikasikan ikhtisar hasil pengawasan, memberi pemahaman tentang peran strategis lembaga pengawas eksternal, dan meningkatkan sinergi pengawasan internal dan eksternal. Inspektur bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi urusan pemerintahan, melalui dua fungsi utama, yaitu quality assurance (audit, reviu, evaluasi, monitoring) dan consulting (konsultasi, asistensi, sosialisasi, pencegahan korupsi).

Pengawasan Instrumen Perbaikan

Dalam sambutannya, Plt Bupati Klaten menegaskan bahwa pengawasan harus ditempatkan sebagai instrumen perbaikan, bukan sebagai beban birokrasi. “Pengawasan hadir untuk memastikan setiap kewenangan dijalankan dengan benar, setiap anggaran dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Klaten,” tuturnya.

Ia menegaskan hasil pengawasan tidak boleh berhenti sebagai catatan di atas kertas, tetapi harus ditindaklanjuti nyata hingga ke akar persoalan agar kesalahan serupa tidak terulang. Keberhasilan pengawasan, kata dia, diukur dari keseriusan menyelesaikan masalah, bukan banyaknya temuan.

Lima Arahan Plt Bupati

Dalam kesempatan tersebut, Linda Benny meminta seluruh jajaran Pemkab Klaten memperhatikan lima hal penting. Pertama, menjadikan integritas sebagai budaya kerja yang dimulai dari keteladanan pimpinan. Kedua, menindaklanjuti hasil pengawasan secara serius, terukur, dan tepat waktu, dengan penanggung jawab dan target penyelesaian yang jelas. Ketiga, memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko melalui sistem pencegahan dini. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar berjalan transparan, mudah, responsif, serta bebas dari pungutan di luar ketentuan. Kelima, memperkuat peran Inspektorat Daerah dan sinergi dengan lembaga pengawas eksternal.

Ia berharap arahan dan materi dari BPKP, Ombudsman, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memberi penguatan dan perspektif baru bagi perangkat daerah. “Saya berharap seluruh jajaran tidak takut untuk dievaluasi, tidak anti terhadap kritik, dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Sebab jabatan adalah amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama pengabdian kita,” tegasnya.

Dampak bagi Warga Klaten

Bagi warga Klaten, pengawasan yang berjalan baik berarti anggaran daerah lebih terjaga dan pelayanan publik makin bisa diandalkan. Penekanan Plt Bupati pada pelayanan yang transparan, mudah, responsif, dan bebas pungutan liar menjadi patokan yang bisa ditagih warga. Kegiatan ini berbeda dengan Gelar Pengawasan Desa 2026 pekan lalu yang fokus pada transparansi dana desa; Larwasda membahas pengawasan seluruh urusan pemerintahan daerah.

Sumber: Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten, prokopim.klaten.go.id (16 November 2026).


Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *