Pemkab Klaten Gelar Pengawasan Desa 2026 untuk Transparansi Dana Desa

KLATEN, infoklaten.com — Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Inspektorat Daerah menggelar Gelar Pengawasan Desa Tahun 2026 di Merapi Resto, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat tata kelola keuangan desa sekaligus meningkatkan pemahaman pemerintah desa terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan dalam proses pengawasan.

Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi, Inspektur Daerah Kabupaten Klaten Agus Suprapto, para camat, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Koordinator Pendamping Desa, Ketua Paguyuban Kepala Desa, Ketua Paguyuban Sekretaris Desa, serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kepala Dusun (Kadus).

Inspektur Daerah Kabupaten Klaten Agus Suprapto menyampaikan forum tersebut merupakan bagian dari evaluasi atas pelaksanaan audit dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat. Melalui kegiatan ini, berbagai catatan hasil pengawasan disampaikan agar segera ditindaklanjuti pemerintah desa sehingga kesalahan serupa tidak kembali terulang.

Baca juga:

• 4.456 Buruh Tembakau Klaten Terima BLT DBHCHT Rp600.000 per Orang
• Sambung Rasa Sidowarno, Plt Bupati Dorong Wayang Kulit Lestari
• Jalan TMMD Trucuk Rampung, Dandim: Bukan Sekadar Bangun Fisik

Inspektorat Mitra, Bukan Musuh Pemerintah Desa

Agus menegaskan Inspektorat hadir sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bukan sebagai pihak yang harus dihadapi sebagai lawan.

“Inspektorat hadir sebagai mitra kerja, bukan sebagai musuh, melainkan sahabat. Tugas kami melakukan pengawasan dan mengoordinasikan setiap temuan agar dapat ditindaklanjuti. Harapannya, ke depan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Klaten semakin baik dan seluruh pemerintah desa memiliki integritas,” ungkapnya.

Plt Bupati: Dana Desa Harus Transparan dan Akuntabel

Sementara itu, Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi menyampaikan Gelar Pengawasan Desa merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh dana desa dan alokasi anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib anggaran. Ia menekankan seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahanni juga mengingatkan sejumlah prinsip yang harus diperhatikan pemerintah desa, di antaranya ketepatan transaksi dan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan riil, ketepatan perhitungan untuk menghindari manipulasi data maupun pelaporan fiktif, serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas setiap kegiatan dan pengadaan barang maupun jasa.

“Pengawasan bukan hanya menjadi tugas Inspektorat, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus ikut mengawasi program-program yang dilaksanakan di desa,” tegasnya.

Mengacu Permendagri 73 Tahun 2020

Mahanni menjelaskan pengawasan pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah penyimpangan anggaran sekaligus memastikan penggunaan keuangan desa berjalan sesuai aturan. Dalam pelaksanaannya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah memiliki sejumlah metode pengawasan, antara lain reviu, pemantauan, evaluasi, dan audit. Pengawasan juga perlu didukung sinergi dengan masyarakat serta lembaga eksternal, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian, dan kejaksaan.

Terakhir, Mahanni berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan berintegritas, setiap program pembangunan desa diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi warga Klaten, dana desa yang diawasi dengan baik berarti pembangunan di desa berjalan lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Klaten, “Gelar Pengawasan Desa 2026, Pemkab Klaten Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa”, Selasa 10 November 2026.