Bakom Bantah Klaim Gibran soal Saran PTUN dari Prabowo

JAKARTA, infoklaten.com — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya tetap berjuang membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bantahan itu disampaikan Syahganda kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026), dan ditegaskan kembali melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Syahganda menegaskan, keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra adalah rujukan yang paling akurat mengenai sikap resmi Istana. Menurut Syahganda, Yusril adalah pihak yang paling belakangan bertemu Presiden Prabowo dan berdiskusi langsung dengan Presiden soal perkara tersebut.

“Yang jelas yang benar Pak Yusril tadi. Enggak (benar saran PTUN). Yang benar Yusril, karena Yusril yang paling belakangan ketemu Bapak Presiden tadi. Saya di situ soalnya,” kata Syahganda.

Baca juga:

• Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Puan: Masih Wapres
• Surya Paloh: Pemakzulan Gibran Bisa Jalan, DPR Bahas Besok
• Hasto: Desakan Pemakzulan Gibran Menguat, PDIP Dialog 8 Fraksi DPR

Yusril: Putusan MK dan MA Sudah Final

Yusril sebelumnya menjelaskan, tidak ada lagi celah hukum bagi Gibran untuk menempuh PTUN. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa ijazah Gibran sudah bersifat final dan mengikat. MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Gibran juga disebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding maupun Peninjauan Kembali (PK) karena sejak awal tidak terdaftar sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Karena itu, menurut Syahganda, tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran menempuh perlawanan hukum yang sudah tertutup jalurnya.

Versi Gibran: Prabowo Sarankan Fight di PTUN

Bantahan Bakom itu berbeda dengan pernyataan Gibran sehari sebelumnya. Usai bertemu Presiden Prabowo selama sekitar dua setengah jam di Istana, Selasa pagi (10/11/2026), Gibran menyampaikan kepada media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore, bahwa Presiden memberinya sejumlah masukan.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ujar Gibran. Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan PK ke MA.

Gibran Baru Sampaikan Niat Mundur

Dalam pertemuan yang sama, Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Namun, hingga kini Gibran belum resmi mundur — Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan tersebut dan menyebut Presiden tidak menolak niat yang disampaikan Gibran. Mekanisme pengunduran diri selanjutnya diserahkan kepada Kemenko Hukum.

Perlu dicatat, Presiden Prabowo sendiri belum menyampaikan pernyataan langsung soal polemik ini dan belum ada transkrip resmi pertemuan tersebut. Karena itu, dua versi penjelasan di atas tetap dinisbahkan kepada masing-masing pihak yang menyatakannya.

Dampak bagi Warga Klaten

Polemik ini menyangkut kepastian hukum atas jabatan Wakil Presiden dan stabilitas pemerintahan, sehingga perkembangannya turut diikuti warga di daerah, termasuk Klaten. Warga diimbau mengikuti kabar dari sumber resmi dan media tepercaya, serta tidak mudah percaya pada potongan pernyataan yang belum terverifikasi. Di sisi lain, desakan pemakzulan terhadap Gibran juga masih bergulir di DPR dan perkembangannya akan terus diikuti.

Sumber: Investor Daily, Media Indonesia, Antara, detik.com. Peristiwa: 10–11 November 2026.