Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Puan: Masih Wapres

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup selama sekitar dua setengah jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi. Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa sore.

Menurut Prasetyo, niat tersebut disampaikan Gibran merespons dinamika politik seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah dan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya. “Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.

Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang beredar bahwa Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurut dia, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan itu, melainkan memberikan pandangan dan saran kepada Gibran. “Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegas Prasetyo.

Baca juga:

• Surya Paloh: Pemakzulan Gibran Bisa Jalan, DPR Bahas Besok
• Dasco: DPR Tunggu Salinan Lengkap Putusan MA soal Hak Angket Gibran
• Suket Ijazah Gibran Batal, Kemendikdasmen Belum Bergerak

Dalam pertemuan itu, Gibran juga memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah hukum tersebut ditempuh setelah Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Meski niat mundur telah disampaikan ke Presiden, status Gibran hingga kini tidak berubah. Ketua DPR RI Puan Maharani, seusai rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II DPR pada Selasa, menegaskan posisi Gibran masih sebagai Wakil Presiden. “Ya sekarang belum ada apa-apa. Mas Gibran masih wapres,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia meminta publik tidak berspekulasi dan menunggu sikap resmi pemerintah.

Di parlemen, bola kini bergulir di DPR. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut hampir 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran dan suratnya sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Angka tersebut sejauh ini merupakan klaim Mardani — belum ada konfirmasi resmi Sekretariat Jenderal DPR, dan jumlah fraksi yang terlibat pun masih disebut berbeda-beda: Mardani menyebut enam fraksi, sementara anggota Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut delapan. Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan sudah menerima laporan usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya pada masa sidang ini. Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan, pengunduran diri wakil presiden tetap harus diproses secara konstitusional. “Mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang istimewa,” ujar Jazilul.

Bagi warga Klaten dan Jawa Tengah, perkembangan di Istana dan Senayan ini patut dicermati karena menyangkut stabilitas pemerintahan nasional, yang berdampak pada kelanjutan program-program pusat di daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi pengunduran diri Gibran; ia masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden sambil menunggu proses hukum di PTUN dan langkah DPR berikutnya.

Sumber: Keterangan pers Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta (10/11/2026); Periskop; InvestorTrust; One News. Foto: potret resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Wikimedia Commons).