KLATEN, infoklaten.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan arahan Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan dua saksi pada Selasa (3/11/2026).
Dua saksi yang diperiksa adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berinisial S serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Klaten berinisial SN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kedua saksi dimintai keterangan seputar dugaan arahan tersebut.
“Saksi dimintai keterangan terkait arahan dari Bupati untuk memenangkan perusahaan tertentu,” kata Budi kepada jurnalis di Jakarta, Selasa. Selain itu, penyidik juga menggali pengetahuan kedua saksi mengenai proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Klaten.
Baca juga:
- OTT Klaten Jadi Alarm, KPK Didorong Usut Dugaan Permainan Opini WTP
- Pilkades Klaten 2027 Tunggu Perbup, Pemkab Konsultasi ke Pemprov
Berawal dari OTT 15 Oktober 2026
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta 21 orang lainnya.
Sehari kemudian, KPK menetapkan Hamenang, Ahmad Luthfi, dan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative, Muhammad Amin Wahyu Utomo, sebagai tersangka dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten untuk Tahun Anggaran 2025–2026. Sejak 27 Oktober 2026, KPK mulai memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam perkara tersebut.
KPK mengungkapkan perkara ini mencakup lima klaster dugaan korupsi. Kelimanya meliputi dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.
Sejauh ini KPK belum merinci perusahaan mana yang diduga diarahkan untuk dimenangkan, maupun nilai proyek yang dipersoalkan. Pemeriksaan terhadap dua pejabat Pemkab Klaten pada Selasa lalu menjadi bagian dari pengembangan penyidikan untuk memperjelas konstruksi perkara pada klaster pengadaan barang dan jasa.
Bagi warga Klaten, perkara ini menyangkut tata kelola anggaran daerah. Pengadaan barang dan jasa yang bersih dan transparan menentukan kualitas layanan publik yang diterima masyarakat, mulai dari pembangunan jalan hingga fasilitas pelayanan. Proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan dengan asas praduga tak bersalah, dan perkembangan penyidikannya akan terus dipantau.
Sumber: Solopos/Espos.id, Rabu (4/11/2026).
Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps
