KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Klaten, Sita Uang dan Perhiasan

KLATEN — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Klaten, sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kediaman pribadi para tersangka pada Selasa (20/10/2026). Penggeledahan itu merupakan rangkaian penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2025–2026.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, uang, hingga perhiasan. Temuan uang dan perhiasan itu didapat dari rumah dinas bupati.

“Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut beberapa dokumen, sejumlah barang bukti elektronik, dan juga ada temuan uang, perhiasan ya di rumah dinas bupati,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (20/10/2026), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga:

• KPK Geledah Sejumlah Ruangan Pemkab Klaten yang Disegel, Hari Ini
• Enam Saksi Pemeriksaan KPK Kasus Bupati Klaten Dipulangkan
• 5 Klaster Korupsi Bupati Klaten: Hamenang Pemberi dan Penerima Suap

Menurut Budi, seluruh temuan tersebut akan didalami penyidik untuk mengurai konstruksi perkara yang melibatkan banyak pihak. “Tentu semuanya nanti akan didalami oleh penyidik dokumen-dokumen yang terkait karena memang perkara ini klaster-nya banyak, setidaknya ada lima klaster,” katanya.

Lima Klaster Korupsi yang Diselidiki

KPK merumuskan konstruksi perkara ini ke dalam lima klaster dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (15/10/2026) yang menjaring 23 orang di Klaten, Solo, dan Jakarta.

Kelima klaster tersebut meliputi dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa, perizinan, pemberian untuk mengondisikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan setoran rutin OPD dan BUMD senilai sekurang-kurangnya Rp1,8 miliar dari PDAM, RSUD, PT AUP, hingga BPR Klaten, serta dugaan pemotongan Upah Pungut (UP) dari pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) yang mencapai lebih dari Rp280 juta.

Dari OTT itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative.

Penggeledahan Ruangan Pemkab Sejak Pagi

Pada hari yang sama, tim KPK juga menggeledah sejumlah ruangan di kompleks Pemkab Klaten. Tim tiba sekitar pukul 09.15 WIB dengan lima mobil dan langsung menuju ruang kerja bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah (sekda).

Penggeledahan menyasar ruangan-ruangan yang sebelumnya dipasangi segel KPK bertuliskan “DALAM PENGAWASAN KPK”. Hingga Selasa sore, kegiatan penyidik masih berlangsung dan belum ada keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan.

Sehari sebelumnya, pada Senin malam (19/10/2026), tim yang sama mendatangi sebuah rumah di Dukuh Sekaranom, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara. Warga menyebut rumah tersebut ditempati Muhammad Amin Wahyu Utomo.

Juru Bicara KPK menyatakan lembaganya akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dapat menjelaskan konstruksi utuh perkara, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang berperan sentral.

Sumber: Tribunnews.com dan detikcom, Selasa (20/10/2026).