Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-222 Kabupaten Klaten. Penyidik menduga sejumlah kecamatan diminta menyetorkan uang hingga Rp50 juta untuk mendukung kegiatan tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri mekanisme pengumpulan uang itu, termasuk pihak yang menginisiasi permintaan dana kepada para camat. “Untuk kutipan masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka Rp50 juta,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Budi, angka tersebut belum menjadi jumlah final karena penyidik masih mendalami keseluruhan aliran dana. KPK juga belum memastikan apakah permintaan itu disampaikan langsung oleh bupati atau melalui perantara.
Baca juga:
Selain dugaan pengumpulan dana, penyidik juga mendalami proses pengadaan barang dan jasa dalam rangkaian perayaan HUT Klaten. Penunjukan pihak swasta sebagai penyelenggara acara atau event organizer (EO) diduga dilakukan secara langsung tanpa mengikuti mekanisme pengadaan yang seharusnya. Dugaan itu berkaitan dengan tersangka Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) dari PT Madani Winasis Creative.
KPK juga menelusuri dugaan pemberian uang dari pihak swasta kepada Bupati Klaten sebagai kickback terkait penyelenggaraan kegiatan itu. “Ada dugaan kickback (suap),” kata Budi.
Kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten yang terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan tiga tersangka: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dan pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo.
KPK menyebut perkara itu mencakup sedikitnya lima klaster, di antaranya suap pengondisian audit BPK, penyimpangan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran OPD, serta setoran upah pungut. Pemeriksaan saksi berjalan sejak 27 Oktober 2026, termasuk 18 camat Klaten sebagai saksi pada Rabu (18/11/2026) di KPPN Surakarta.
Bagi warga Klaten, dugaan ini menyentuh langsung anggaran kecamatan, dana yang semestinya dipakai untuk pelayanan warga. Perayaan hari jadi itu sendiri diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah dan kunjungan masyarakat. Budi menyayangkan dugaan praktik korupsi muncul dalam kegiatan yang semestinya menjadi ruang partisipasi masyarakat.
Hingga kini, para camat yang diperiksa berstatus saksi, bukan tersangka. Dugaan setoran Rp50 juta per kecamatan dan dugaan kickback masih dalam pendalaman penyidik dan belum menjadi kesimpulan hukum. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sumber: AFU.id — “HUT Klaten Diduga Jadi Ladang Korupsi, Setiap Kecamatan Diminta Setor Rp50 Juta” (19 November 2026); Detikcom (dikutip Twaslnews) — “KPK Telusuri Dana Kecamatan Klaten untuk Bayar EO HUT” (19 November 2026); CNN Indonesia — “KPK Maraton Periksa Camat di Klaten, Dalami Kutipan Rp50 Juta” (19 November 2026); pernyataan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Tanggal peristiwa: Kamis, 19 November 2026.
Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps











