JAKARTA, infoklaten.com — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan peran mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Paparan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat kerja pimpinan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman itu berlangsung pukul 08.30–12.00 WIB. Di hadapan anggota dewan, Suyudi menjelaskan Listyo Sigit diduga memberi perintah, menentukan target penyadapan, sekaligus menjadi penerima hasil akhir atau end user.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan,” kata Suyudi. Ia menegaskan seluruh dugaan peran itu masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan asas praduga tak bersalah.
Baca juga:
- Prabowo Copot Listyo Sigit dari KSP Usai Jadi Tersangka Penyadapan
- Bakom Bantah Klaim Gibran soal Saran PTUN dari Prabowo
- Surya Paloh: Pemakzulan Gibran Bisa Jalan, DPR Bahas Besok
Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka: Listyo Sigit, Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS). Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri, diduga menyetujui penyadapan dan meneruskan laporannya ke Listyo Sigit. Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution diduga menerima perintah dan memberi persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik. Ahrie Sonta juga diduga memerintahkan penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp.
Kapolri memaparkan lima tahap dugaan penyadapan: perintah lisan atau lewat grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik; nomor target masuk ke sistem LIMS tanpa verifikasi; penyadapan lewat sistem PLX lalu dibuat transkripsinya; hasil dilaporkan berjenjang ke Listyo Sigit sebagai end user; dan pada Oktober 2026 data di LIMS dan PLX diduga dihapus.
Kapolri mengungkap dua jalur penyadapan. Jalur resmi mengikuti Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009. Jalur atensi berjalan tanpa surat permohonan, tanpa surat perintah penyidikan, dan tanpa penetapan pengadilan, namun memakai perangkat teknis yang sama sehingga diduga tersamarkan. Dugaan penyadapan berlangsung 2025–2026 dan diduga menyasar Presiden Prabowo, lingkar Istana, anggota DPR, hingga aktivis dan mahasiswa.
Para tersangka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP soal penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP soal akses ilegal, serta Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE tentang penghapusan data. Penyidik memeriksa 28 saksi dan 6 ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik. Ketiganya ditahan di Rutan Mako Brimob Depok hingga 21–23 November. Slamet Uliandi ditahan di rumah sejak 11 November karena alasan kesehatan.
LPSK menerima delapan permohonan pelindungan dari saksi kasus ini, seluruhnya berstatus saksi dan masih ditelaah, sementara Polri memberi perlindungan internal. Polri juga menerbitkan laporan polisi dugaan permufakatan jahat makar, dan Habiburokhman meminta kasus diusut sampai delik makar. Kapolri membentuk tim khusus pimpinan Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin untuk mengusut perkara ini.
“Kita memahami bahwa kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum,” ujar Suyudi di hadapan Komisi III DPR. Bagi warga Klaten, kasus ini mengingatkan pentingnya pengawasan atas kewenangan aparat penegak hukum. Komisi III DPR menjalankan fungsi pengawasan agar penegakan hukum transparan dan sesuai prosedur, dan warga berhak mengharapkan aparat bekerja sesuai aturan, termasuk soal penyadapan yang menyangkut privasi.
Sumber: Espos.id, NTV News, Antara, Investor.id, JDIH DPR RI, Kamis 12 November 2026.
Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps
