DPC PPP Klaten Dukung Hasil Rakornas III, Legiman: Bukan Kehendak Pribadi Mardiono

KLATEN, infoklaten.com — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Klaten menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Sikap politik itu ditegaskan sebagai langkah menjaga soliditas partai menyongsong Pemilu 2029.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPC PPP Kabupaten Klaten Legiman dalam pernyataan sikapnya pada Rabu (11/11/2026). Ia menilai keputusan Rakornas III, termasuk penonaktifan dua fungsionaris DPP, lahir dari aspirasi pengurus wilayah di seluruh Indonesia, bukan kehendak sepihak pimpinan pusat.

“Jangan memutarbalikkan kenyataan seakan-akan ini kehendak pribadi Pak Mardiono. Rakornas III adalah forum permusyawaratan resmi yang dihadiri utusan wilayah dan cabang. Penonaktifan kedua fungsionaris tersebut lahir dari desakan arus bawah,” tegas Legiman.

Baca juga:

• Surya Paloh: Pemakzulan Gibran Bisa Jalan, DPR Bahas Besok
• Hasto: Desakan Pemakzulan Gibran Menguat, PDIP Dialog 8 Fraksi DPR
• Bakom Bantah Klaim Gibran soal Saran PTUN dari Prabowo

Penonaktifan Agus Suparmanto dan Taj Yasin

Rakornas III PPP digelar secara daring pada Selasa (27/10/2026) dan dipimpin Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono. Forum itu memutuskan penonaktifan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2025–2030, disertai restrukturisasi kepengurusan.

Mardiono menyebut langkah itu bukan pemecatan, melainkan restrukturisasi agar kepengurusan bekerja lebih efektif. Menurut dia, keduanya dinilai tidak aktif menjalankan tugas organisasi sejak Muktamar PPP pada September 2025. Ketua Mahkamah Partai DPP PPP kubu Mardiono, Erfandi, membenarkan keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai tindak lanjut Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Makassar.

Di sisi lain, Gus Yasin mengaku belum menerima surat resmi terkait penonaktifan dirinya. Ia mengetahui kabar itu dari media dan menegaskan pencopotan seharusnya disertai pemberitahuan resmi dari pengurus. Sementara itu sejumlah ulama dan sesepuh PPP, antara lain dari DPW PPP Maluku, bahkan mendesak Mardiono mundur serta meminta pemerintah mengevaluasi Surat Keputusan Kementerian Hukum yang mengesahkan kepengurusan Mardiono.

Dampak bagi Klaten dan Konsolidasi menuju 2029

Bagi Klaten, sikap DPC menjadi penanda arah konsolidasi partai di daerah. PPP gagal mempertahankan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024, sehingga soliditas struktur dari pusat hingga ranting menjadi modal utama untuk kembali bersaing pada Pemilu 2029. Legiman menekankan pengurus anak cabang hingga ranting di desa-desa harus tetap aktif menyapa warga tanpa pamrih, sementara fungsionaris pemegang mandat strategis dituntut aktif mengabdi, bukan sekadar tercantum dalam susunan kepengurusan.

“Pengurus ranting di desa-desa bekerja keras menyapa warga tanpa pamrih. Sangat tidak adil jika fungsionaris yang memegang mandat strategis seperti Waketum dan Sekjen justru pasif atau berjalan di luar garis komando resmi partai,” kata Legiman.

Sumber: Portal Pantura, “Rakornas III PPP Bergolak: DPC Klaten Siap Amankan Mandat 2029”; petta.id, radarntt.net, klikinfoberita.com, dan lingkartv.com untuk konfirmasi keputusan Rakornas III PPP. Foto: Muhamad Mardiono (Wikimedia Commons).