Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kick-off Sosialisasi Inspeksi dan Penilaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara daring pada Rabu, 28 Oktober 2026. Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri tersebut diikuti Plt Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, bersama jajaran di Ruang Rapat B2 Setda Kabupaten Klaten.
Mahanni didampingi Pj Sekretaris Daerah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta pemangku kepentingan terkait. Rakor ini membahas penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya melalui inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG.
Tujuannya jelas: memastikan keamanan pangan serta kualitas pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih kuat, setiap dapur SPPG di Klaten diharapkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga manfaat MBG benar-benar dirasakan penerima manfaat.
Baca juga:
- Evaluasi Pelaksanaan MBG di Klaten, Bupati Hamenang Tekankan Pengawasan dan Kepatuhan SPPG
- Masjid Karanganom Klaten Jadi Dapur MBG
- Uji Coba MBG Prasmanan Klaten, Siswa Ambil Porsi Sesuai Selera
Arahan Mendagri dan Surat Edaran Baru
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa MBG merupakan salah satu program utama Presiden yang perlu terus didukung agar pelaksanaannya berjalan optimal. Menurutnya, program ini tidak hanya memberi nutrisi untuk mencegah stunting, tetapi juga memberi banyak manfaat bagi pengembangan ekonomi, membuka lapangan kerja, menekan inflasi, membantu petani dan nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tito menegaskan pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif dalam mendukung keberhasilan MBG. Keterlibatan daerah dinilai penting karena manfaat program ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendukung pembangunan dan perekonomian daerah.
Sebagai langkah penguatan pengawasan, Mendagri menyampaikan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tanggal 27 Oktober 2026 tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Surat edaran ini menjadi dasar daerah menjalankan inspeksi dan penilaian SPPG.
BGN Tekankan Nol Keracunan
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan BGN agar pelaksanaan MBG berjalan aman dan sesuai ketentuan. Ia menekankan prinsip toleransi nol terhadap kejadian keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG.
Oleh karena itu, koordinasi antara BGN, pemerintah daerah, serta satuan tugas (satgas) MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu terus diperkuat, terutama dalam merespons permasalahan dan kejadian menonjol di lapangan.
Dalam rakor tersebut, BGN juga menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan pemerintah daerah, meliputi penguatan inspeksi dan penilaian SPPG, pelaksanaan MBG dengan sistem prasmanan, serta validasi data ibu menyusui, ibu hamil, dan balita sebagai kelompok sasaran program. Khusus untuk inspeksi dan penilaian SPPG, pemerintah daerah diharapkan mendukung pengawasan terhadap sejumlah aspek penting, antara lain keamanan pangan, legalitas dan sumber daya manusia (SDM), kondisi lahan, serta keselamatan kerja.
Komitmen Pemkab Klaten
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemkab Klaten diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan MBG. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar, aman bagi penerima manfaat, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Prokopim Setda Kabupaten Klaten, 28 Oktober 2026.
Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps
