Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026), di tengah dialog yang terus dilakukan PDIP dengan delapan fraksi di DPR RI.
Hasto menyampaikan tiga catatan yang menurut PDIP menjadi dasar desakan tersebut. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan pencalonan Gibran disebutnya sebagai “akrobat hukum”. Kedua, Pemilu 2024 — mulai dari Pilpres, Pileg, hingga Pilkada — dinilainya banyak diwarnai penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, munculnya apa yang ia sebut “pasal selundupan” dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 untuk memaksakan pencalonan, ketika Gibran disebut tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat, sebagaimana temuan MK.
“Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata tidak dipenuhi,” kata Hasto.
Baca juga:
- Dasco: DPR Tunggu Salinan Lengkap Putusan MA soal Hak Angket Gibran
- Suket Ijazah Gibran Batal, Kemendikdasmen Belum Bergerak
- Prabowo Copot Listyo Sigit dari KSP Usai Jadi Tersangka Penyadapan
Dialog Delapan Fraksi dan Tekanan Publik
Hasto menegaskan PDIP terus berdialog dengan fraksi-fraksi di DPR RI. “PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya,” ujar Hasto. Ia menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting turut memperkuat tekanan publik.
Opsi di DPR dan Jadwal Sidang
Di luar PDIP, wacana pemakzulan juga dibahas sejumlah politikus Senayan. Politikus senior PKS Mulyanto menilai Hak Menyatakan Pendapat (HMP) adalah opsi paling realistis dan berkekuatan hukum. Menurut dia, satu minggu ke depan akan menjadi masa yang menentukan, apakah DPR memilih Hak Angket, HMP, atau langkah konstitusional lain, dan ia menekankan DPR jangan membiarkan persoalan ini menggantung. Sementara itu, politikus NasDem Sugeng Suparwoto menyebut NasDem sedang merapikan konsolidasi internal sebelum menentukan sikap resmi. Masa sidang DPR sendiri masuk lagi pada tanggal 9 November 2026.
Belum Ada Proses Pemakzulan Formal
Perlu ditegaskan, pernyataan Hasto adalah pandangan dan sikap politik PDIP. Hingga kini belum ada proses pemakzulan formal yang berjalan terhadap Wakil Presiden Gibran. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan DPR masih masa reses hingga 8 November 2026 dan masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) soal ijazah Gibran.
Relevansi bagi Warga Klaten
Bagi warga Klaten, polemik ini patut diikuti karena menyangkut legitimasi kepemimpinan nasional dan arah kebijakan pusat yang ujungnya memengaruhi daerah. Perdebatan di DPR soal syarat pencalonan, putusan MK, hingga opsi Hak Menyatakan Pendapat juga menjadi pengingat pentingnya proses demokrasi yang transparan, termasuk di daerah. Warga dapat mengikuti perkembangan resmi dari DPR dan lembaga terkait, bukan sekadar kabar yang beredar di media sosial.
Sumber: limapagi.id, afu.id, cobisnis.com, rmtvnews.com, jawawa.id, orasi.id, journalarta.com; rujukan sudut penyadapan dan putusan MA: CNN Indonesia dan detik.com. Peristiwa: Sabtu, 7 November 2026, Blitar, Jawa Timur.
Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps
