RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna DPR

Politik74 Views

Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat tingkat I itu dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, Ketua Komisi III Habiburokhman, serta Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej. Seluruh fraksi di Komisi III menyatakan setuju agar RUU dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, tahap menuju pengesahan menjadi undang-undang.

Sebelum mencapai tahap ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi III membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah. Rinciannya, 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM menyangkut substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM menjadi substansi baru. Panja juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebelum merampungkan pembahasan. RUU ini memuat 10 pokok pengaturan, antara lain perlindungan hak asasi manusia, perlindungan pihak yang beriktikad baik, serta pembentukan lembaga pengelola aset rampasan.

Korban Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi

Salah satu isi yang paling ditunggu adalah mekanisme pemulihan kerugian korban. Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan, korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dari hasil penjualan aset para pelaku tindak pidana. Selama ini, banyak korban yang sudah bertahun-tahun menunggu tanpa kejelasan ganti rugi. RUU ini juga memperluas jangkauan perampasan aset ke penipuan dan penggelapan berbasis teknologi, termasuk investasi bodong dan saham bodong.

Mekanisme yang dipakai dikenal sebagai perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Artinya, negara dapat merampas aset yang diduga hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Pengesahan Berpeluang Digelar Besok

Setelah lolos tingkat I, RUU Perampasan Aset tinggal menunggu jadwal rapat paripurna terdekat. Ketua Komisi III Habiburokhman memberi sinyal paripurna bisa digelar Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 09.30 WIB, namun kepastian tanggal masih menunggu keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Dalam rapat paripurna sebelumnya, DPR menargetkan RUU ini rampung paling lambat 15 Desember 2026.

Apa Artinya bagi Warga Klaten

Bagi warga Klaten, RUU ini bukan sekadar urusan Jakarta. Tawaran investasi bodong dan arisan daring kerap menyasar warga daerah, termasuk Klaten, dan korbannya sering kali tidak pernah mendapat ganti rugi. Bila RUU ini disahkan, uang hasil penjualan aset pelaku bisa lebih cepat kembali ke korban dan kas negara. Warga juga patut mencermati janji pengelolaan aset rampasan yang transparan dan akuntabel, karena kredibilitas aturan ini akan diuji dari kasus-kasus nyata pertama setelah berlaku. Sementara itu, warga tetap diminta waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar.

Sumber: detikcom, Antara, Investor.id, tvOne.

Belanja kosmetik original di Klaten Shop:

Website: https://www.klatenshop.com

Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *