UU Perampasan Aset Disahkan: Apa yang Bisa dan Tak Bisa Dirampas?

Politik132 Views
Video Terkait
Plt bupati Klaten pastikan sambung rasa tetap jalan 00:30

Plt bupati Klaten pastikan sambung rasa tetap jalan

Topik sama • Lokasi sama: Bulan, Ceper • Sedang populer · 00:30

JAKARTA — DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026), mengakhiri penantian 18 tahun. Namun dua hari setelah palu diketok, perdebatan justru menghangat: masyarakat sipil menilai isi undang-undang ini lebih lemah dari yang dijanjikan, dan DPR menjawab kritik itu lewat keterangan tertulis pada Sabtu (21/11/2026).

Apa sebenarnya isi 74 pasal undang-undang ini? Aset siapa yang kini bisa dirampas negara, dan aset apa yang tetap tidak tersentuh? Berikut bedahnya berdasarkan naskah yang disetujui DPR.

Yang Bisa Dirampas Lewat UU Perampasan Aset Ini

UU ini membuka dua jalur perampasan. Jalur pertama berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Jalur kedua adalah perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku, yang dikenal sebagai non-conviction based forfeiture. Jalur kedua ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu: tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya — dengan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.

Cakupannya bukan hanya korupsi. Perampasan juga berlaku untuk tindak pidana narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang berdampak luas — penjelasan pasalnya menyebut judi daring, investasi bodong, penipuan haji dan umrah, serta kripto. Perampasan tetap harus melalui pengadilan: pemblokiran dan penyitaan wajib izin ketua pengadilan negeri, dan Jaksa Pengacara Negara wajib membuktikan di sidang bahwa aset tersebut adalah aset tindak pidana. Putusan pengadilan juga dapat memprioritaskan pengembalian aset kepada korban, bukan selalu menyerahkannya ke negara.

Yang Tidak Bisa Dirampas — dan Itu yang Dipersoalkan

Ada tiga batas yang membuat undang-undang ini dikritik. Pertama, tidak ada ketentuan soal kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment. Pasal 5 hanya memuat empat kategori aset: hasil tindak pidana, alat kejahatan, aset temuan dari kejahatan, dan aset sah sebagai pengganti. Artinya, harta pejabat yang melonjak tak sebanding dengan gaji resminya tidak bisa dirampas hanya karena tidak wajar — penegak hukum tetap harus membuktikan kaitan harta itu dengan tindak pidana tertentu.

Kedua, undang-undang ini tidak berlaku surut. Pasal 72 menegaskan perampasan hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang ini diberlakukan. Ketiga, cakupannya dipersempit: tindak pidana perpajakan, perbankan, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup yang sempat masuk draf awal akhirnya dicoret, menyisakan korupsi dan enam kategori tindak pidana lain.

Kata Pengkritik: dari "Palsu" sampai "Macan Ompong"

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menolak undang-undang ini dan menyebutnya "UU Perampasan Aset Palsu". Koalisi juga menyoroti naiknya ambang perampasan tanpa putusan pidana dari Rp100 juta di draf 2023 menjadi Rp1 miliar, serta menilai proses pembahasannya tertutup karena naskah dan daftar inventarisasi masalah tidak dibuka memadai ke publik. ICW telah melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan, dan membuka langkah uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menyebut undang-undang ini "macan ompong" karena tidak mengatur kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga menilai undang-undang ini kehilangan substansinya tanpa ketentuan illicit enrichment dan unexplained wealth. Sementara YLBHI menyoroti Pasal 30 ayat (5) yang melarang buronan, terdakwa yang disidang tanpa kehadiran, dan advokatnya mengajukan keberatan — ketentuan yang menurut YLBHI harus dihapus karena menyangkut hak atas bantuan hukum.

Jawaban DPR: Ini Hukum Acara, Bukan Delik Baru

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjawab kritik itu dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026). Menurutnya, illicit enrichment tidak dimasukkan karena undang-undang ini adalah hukum acara — mengatur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan pengelolaan aset — bukan hukum materiil yang menciptakan tindak pidana baru. Ia juga menyebut pertimbangan hak asasi manusia dan hak milik dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, serta aspirasi yang terbelah selama 87 kali rapat dengar pendapat: sejumlah ahli dan Kejaksaan Agung justru menilai ketentuan itu tidak tepat digabungkan, dan Pasal 20 UNCAC pun hanya meminta negara mempertimbangkan pengaturannya sesuai konstitusi masing-masing.

Habiburokhman membantah tudingan tebang pilih — menurutnya tidak ada satu pasal pun yang memberi perlakuan istimewa kepada pejabat negara. Menanggapi penilaian Mahfud MD yang ia sebut menilai roh undang-undang ini hampa, ia menyatakan berbeda pandangan: roh undang-undang ini, katanya, adalah kemampuan negara mengejar aset hasil kejahatan hingga ke tempat paling tersembunyi, sekalipun pelakunya telah wafat atau buron. Ia juga menegaskan pembuktian terbalik sebenarnya sudah dikenal lewat Pasal 37A dan 38B UU Tipikor serta Pasal 77 dan 78 UU Pencucian Uang, dan mengajak publik mengawal pelaksanaannya.

Sudah Disahkan, tapi Belum Berlaku Besok

Satu hal yang kerap terlewat: sampai Sabtu (21/11/2026), nomor undang-undang dan tanggal pengundangannya di Lembaran Negara belum terkonfirmasi. Berdasarkan Pasal 74, undang-undang ini baru mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Badan Pengelola Aset serta Badan Pengawas bentukan Presiden terbentuk. KPK menyatakan akan mempelajari pasal demi pasal sebelum menerapkannya.

Bagi warga Klaten, undang-undang ini patut dikawal dari dekat: perkara korupsi yang menyangkut uang rakyat di daerah — termasuk yang tengah ditangani KPK di Klaten — pada akhirnya bermuara pada pertanyaan yang sama, yakni apakah aset hasil kejahatan benar-benar bisa kembali ke negara dan korban. Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat ditentukan oleh aturan pelaksana undang-undang ini.

Artinya, perdebatan soal undang-undang ini belum selesai. Tiga hal berikutnya yang akan menentukan kekuatannya adalah naskah resmi yang diundangkan, peraturan presiden tentang kedua badan baru itu, dan putusan Mahkamah Konstitusi apabila gugatan masyarakat sipil benar diajukan.

Sumber: naskah RUU Perampasan Aset 74 pasal hasil persetujuan DPR 19 November 2026; keterangan tertulis Ketua Komisi III DPR RI (21/11/2026); pernyataan ICW dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset; Pukat UGM; YLBHI; keterangan Juru Bicara KPK (19/11/2026). Foto: sidang paripurna DPR RI (Andylala Waluyo/VOA via Wikimedia Commons, domain publik).

Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps

Video Terkait

Komentar (0)

Kirim Komentar ➤

Login dengan Google untuk menulis komentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.