DPRD Minta Plt Bupati Klaten Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

KLATEN — DPRD Klaten mendorong Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Hamenang Wajar Ismoyo pada Kamis (15/10/2026). Selain pelayanan publik, pembahasan APBD 2027 juga diminta tidak ikut terhenti.

Wakil Ketua DPRD Klaten, Widodo, menyampaikan keprihatinannya atas kasus OTT yang menimpa orang nomor satu di Klaten itu. “Dan kami pribadi kaget mendengar kabar tersebut,” ujar Widodo saat dihubungi Espos, Minggu (18/10/2026).

Widodo berharap roda pemerintahan tetap berjalan optimal meski Bupati Hamenang kini ditahan KPK. Apalagi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah menunjuk Wakil Bupati Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten.

Baca juga:

• Mahanni Yulindha Jadi Plt Bupati Klaten, Gantikan Hamenang
• PDIP Pecat Bupati Klaten Hamenang, Surat Keluar Senin 19 Oktober
• KPK: Fee Proyek Rp1,9 Miliar Hamenang Dipakai Bayar Utang Pilkada

“Kami harap Plt Bupati bisa memberikan motivasi dan mengoordinasikan semua OPD agar berjalan dengan baik,” kata Widodo. Menurut dia, meski kewenangan seorang Plt Bupati terbatas, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

APBD 2027 Harus Dibahas Awal November

Terpisah, Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menegaskan dewan segera berkoordinasi dengan Pemkab Klaten untuk memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Salah satu agenda mendesak adalah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Klaten tahun 2027.

“APBD 2027 akan kami bahas di awal November. Maka, kami segera koordinasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi jangan sampai pembahasan APBD 2027 tertunda,” ungkap Edy kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).

Edy mengingatkan, keterlambatan pembahasan APBD melewati bulan November berpotensi menimbulkan sanksi dari pemerintah pusat. Karena itu sinergi antara legislatif dan eksekutif di bawah komando Plt Bupati menjadi sangat penting dalam waktu dekat.

Pelajaran Berharga

Edy juga menyampaikan keprihatinannya atas OTT KPK yang menjerat Bupati Hamenang Wajar Ismoyo. “Kami ikut prihatin dan kami berdoa semoga Mas Hamenang diberi kekuatan lahir dan batin,” jelasnya.

Menurut Edy, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh jajaran pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah menegaskan bahwa bila KPK menetapkan Bupati Hamenang sebagai tersangka, maka Wabup Mahanni otomatis naik menjadi Plt Bupati.

Sumber: Solopos/Espos.id — 18 Oktober 2026.